KAB. SEMARANG - Buntut dari pengurangan kuota pasokan susu sapi perah dari peternak sapi di Kecamatan Getasan, Kabupaten Semarang oleh Industri Pengolahan Susu (IPS) nasional sejak bulan lalu, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Semarang menggelar rapat koordinasi (Rakor) yang dipimpin Pelaksana tugas (Plt) Bupati Semarang H Basari di ruang rapat Bupati Semarang di Ungaran, Selasa (12/11/2024).
Hadir pada rakor yakni Kajari Ismail Fahmi, Perwira Penghubung (Pabung) Kodim 0714/Salatiga Mayor CTP Suherzam, Anggota DPRD Kabupaten Semarang Said Riswanto, perwakilan Forkompimda, Sekda Djarot Supriyoto, dan pimpinan OPD.
Kepala Dinas Pertanian Perikanan dan Pangan (Dispertan) Moh Edy Sukarno menyampaikan, bahwa telah terjadi selisih yang sangat besar antara kapasitas produksi normal yang ditangani enam koperasi/pengepul susu sapi dengan pembelian yang dilakukan IPS. Jumlahnya mencapai 21 ton susu sapi perah per hari. Dari sini, berakibat banyak peternak dan pengepul susu sapi di Kecamatan Getasan melakukan aksi protes dengan membagi-bagikan susu sapi secara gratis kepada warga.
"Kondisi ini dinilainya paling parah yang terjadi sepanjang sejarah peternakan sapi perah di Kecamatan Getasan. Sebenarnya mutu susu sapi segar dari petani telah memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI) yakni standar total solid 11,5 persen. Namun ada IPS yang meminta diatas 12 persen,” kata Moh Edy Sukarno disela rakor.
Menurutnya, dari hasil pertemuan para peternak sapi, pemangku kepentingan persusuan nasional dan Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian RI pada Senin (11/11/2024), bahwa kuota pembelian susu sapi oleh IPS direncanakan kembali normal per Kamis (14/11/2024) mendatang. Selain itu, diusulkan juga ada pembaruan bibit sapi perah para peternak oleh pemerintah.
"Dengan pembaruan ini maka mutu dan tingkat produksi susu sapi akan semakin meningkat lebih baik. Sekarang ini rata-rata produksi sapi perah hanya 12 liter, untuk produksi sapi perah unggul mencapai 20 liter. Dengan demikian, diperlukan adanya pendampingan intensif oleh para penyuluh yang memiliki kompetensi. Selain itu, diperlukan pula pembentukan dinas yang khusus menangani peternakan dan kesehatan hewan,” ujar Moh Edy lebih lanjut.
Sementara itu, Plt Bupati Semarang H Basari menegaskan, bahwa gejolak persusuan nasional sekarang ini menjadi momentum untuk memperbaiki pengelolaan peternakan sapi perah khususnya di Kabupaten Semarang. (HERU SANT).
0 Komentar