Jogjakarta, Radarnasional.net
Para Pimpinan Redaksi Media se DIY,bersilaturrahmi dengan Polda DIY, walaupun pertemuan seperti ini sering dilakukan, namun ada hal yang perlu mendapatkan perhatian diantaranya, pasca aksi, berujung rusuh di Jakarta.
Pertemuan dihadiri Pimpinan media se DIY, diantaranya , Kedaulatan Rakyat, Harian jogja,Tribun jogja,Jawapos-Radar jogja, Merapi,Republika,Suara Merdeka, Kompas,dan sejumlah pimpinan media online.
Kabid Humas Polda DIY,AKBP Yulianto,SIK,MSc. Dalam pertemuan tersebut menaruh harapan kepada Insan Pers,demi mendukung terciptanya situasi kamtibmas yang kondusif selama berlangsungnya tahapan Pemilu 2019, dengan cara mewujudkan sinergitas Polda DIY dengan Media Massa di DIY, melalui Pemred media masing-masing untuk menyajikan informasi positif dan bersama-sama elemen masyarakat menciptakan situasi kondusif.
Pasca pelaksanaan pencoblosan ,banyak sekali rentetan permasalahan, dan yang menjadi keprihatinan bersama adalah masifnya Hoax dan Hatespeech yang beredar di medsos, ujarnya, dalam acara pertemuan buka bersama Forum Pimpinan Redaksi media masa se DIY, di Hotel Merapi Merbabu, selasa,(28/5)
Yulianto yakin, media maintream mampu menangkal berita bohong, dengan kualitas dan validasi Informasi serta berpegang teguh pada kode etik jurnalistik. Media meinstrean diyakini dapat berpean untuk mendidik dan mencerdaskan masyarakat.
Kabid Humas Polda DIY, juga mengapresiasi hubungan baik antara Polri dan media massa selama ini. Pers memiliki peran yang vital dalam menegakkan pilar-pilar demokrasi guna mewujudkan supremasi hukum,ujarnya.
Ditempat yang sama Octo Lampito (Pemred KR) selaku juru bicara Forum Pimpinan Redaksi,menyatakan dukungan kepada Polri, untuk mengusut tuntas pelaku dan dalang kerusuhan 21-22 /5/2019 lalu,di Jakarta, demi menjaga stabilitas nasional,ujar Octo.
Siapapun yang terlibat dalam kerusuhan tersebut,harus ditindak tegas tanpa tebang pilih, karena kerusuhan mei lalu, tidak hanya menjatuhkan Indonesia dimata International, tapi juga mencoreng demokrasi.tegas Octo.
Terkait gugatan sengketa hasil Pemilu 2019, kita serahkan kepada mekanisme hukum, melalui Mahkamah Konstitusi (MK). Menjadi tugas media mengawal agar MK tetap profesional,bebas dari intimidasi dan intervinsi.
Kami juga mengapresiasi soliditas TNI- Polri dalam mengamankan situasi nasional pasca Pemilu 2019, kami komitmen untuk turut menjaga situasi DIY, sebagai barometer politik nasional, agar tetap kondusif, aman dan damai, pungkasnya.(ypt)
0 Komentar