Jogjakarta radarnasional.net Focus Group Discussion , Indeks Demokrasi Indonesia thn 2018, di prakarsai oleh Badan Pusat Statistik DIY, Kesbangpol DIY, Bappenas dan Kemenko Polhukam, Rabu, 24 april 2019, di Hotel Grand Aston, Jogjakarta.
Hadir dalam acara tersebut, Kepala BPS DIY, Kepala Kesbangpol DIY, Perwakilan Bappenas, Polda DIY, Komnas Ham, Akademisi, Parpol, Ormas dan media.
Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) adalah indikator komposit yang dapat menunjukan tingkat perkembangan demokrasi di Indonesia, tingkat perkembangannya diukur berdasarkan pelaksanaan dan perkembangan 3 aspek Demokrasi yaitu kebebasan Sipil (Civil Liberty), Hak-Hak Politik ( Political Rights), dan Lembaga-lembaga Demokrasi ( Institution Democracy)
Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Daerah Istimewa Yogyakarta, tahun 2016 berada di peringkat I, dan tahun 2017 turun menjadi peringkat ke II, walau dari semua aspek IDI ,DIY mempunyai Indeks yang lebih tinggi dari Nasional, hal ini yang menjadi Focus Group Discussion yang dilaksanakan selama dua hari, tanggal.24-25 april 2019, dengan menghadirkan berbagai sumber dan kepentingan.
Kepala Kesbanpol DIY, Agung Supriono , kepada Perss mengatakan, faktor yang mempengaruhi turunnya peringkat IDI DIY, yang paling dominan adalah issu Intoleransi yang marak terjadi di DIY, issu ini sengaja dibenturkan karena ada kepentingan kelompok tertentu, contohnya para pelaku intoleran adalah pelaku tunggal, dan bukan orang jogja, tapi berasal dari luar yogyakarta, memang Jogjakarta berbeda dengavn daerah lain, jadi bila ada kejadian yang muncul secara tiba-tiba , Gubernur DIY dengan cepat mengambil kebijakan dan memberikan instruksi kepada aparat dibawahnya untuk merespon dengan cepat dan terukur, juga peran media yang cukup arif dan jujur dalam pemberitaannya sehingga masalahnya tidak berkembang, harapan kita dalam forum ini semua pihak akan mampu mengawal dan mampu memberikan in formasi, progres dan merealisasikan kekurangan yang masih dirasakan oleh masyarakat, karena keberhasilan IDI bukan merupakan keberhasilan Pemerintah tapi merupakan keberhasilan semua masyatakat yogyajarta,tururnya.
Sementara itu, dalam sesi diskusi, perwakilan Bappenas ( Irhamna) memberi penekanan perlunya Indeks Demokrasi disebuah wilayah, karena Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) menjadi salah satu pertimbangan ketika sebuah daerah memiliki nilai Indeks demokrasi yang baik , maka diasumsikan struktur demokrasi dan sosial budaya masyarakat tersebut cenderung lebih terbuka , maka akan dengan mudah menerima orang lain dan meningkatkan investasi dan rasa aman , hal ini akan mendorong pertumbukan ekonomi wilayah menjadi lebih baik, pungkasnya. ( ypt )
0 Komentar